Peta Konflik Agraria di Bali

Kronologis: Tahun 2007 desa adat memohon tanah negara di Bukit Ser (5 permohonan, salah satunya 1,81 ha untuk memindahkan Pura Segara) dan terbit SPPT 2009. Tahun 2021 muncul sertifikat atas nama pihak lain yang tidak sesuai SPPT tersebut, diduga hasil rekayasa mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat. Warga berunjuk rasa ke DPRD Buleleng (Des 2024) dan Polres Buleleng.

Status Terkini: Kasus masih dalam tahap penyelidikan Polres Buleleng (Satreskrim mengambil alih sejak akhir 2024). Hingga Juni 2025 sudah 29 saksi diperiksa, belum ada tersangka. DPRD Bali (Fraksi Gerindra) ikut mengawal dan mendesak penuntasan karena dinilai berlarut-larut. Kasus lahan eks-HGU di Pemuteran juga disorot Komisi II DPR RI (Juli 2026) sebagai contoh lambannya reforma agraria di Bali.

Kronologis: PT SBH memegang SHGB No. 44 yang telantar puluhan tahun (hanya dipagar kawat, tanpa pembangunan) dan berakhir sejak 2012. Warga menggarap lahan itu sejak 1971. PT SBH berupaya memohon perpanjangan HGB (ditolak mantan Bupati 2018) lalu mengklaim kembali lahan dengan memasang plang sepihak akhir 2024, memicu konflik dengan 11 warga penggarap.

Status Terkini: Plang PT SBH dibongkar Satpol PP atas instruksi Pemkab Buleleng. Rakor lintas instansi (Dinas Perkimta, BPN, Kejari, Polres, Danramil) 6 Januari 2025 menegaskan status 11 warga sah sebagai penggarap tanah negara. PT SBH sempat mencoba mengajukan daftar 'penggarap bayangan' ke Kanwil BPN Bali (Mei 2025) yang ditolak kuasa hukum warga. Ahli pertanahan menegaskan lahan otomatis kembali menjadi tanah negara karena HGB tidak diperpanjang. Per Agustus 2025, GTI Buleleng menegaskan PT SBH tidak lagi memiliki dasar hukum apa pun atas lahan tersebut; sengketa berlanjut ke arah penyelesaian di BPN.

Kronologis: Pada sidak 2 Desember 2025, Pansus TRAP DPRD Bali menemukan 13 bangunan akomodasi wisata melanggar LP2B/LSD serta gubuk petani yang dialihfungsikan menjadi warung. Tiga restoran (Pondok Makan Sunari Bali, Restoran Gong Jatiluwih, Green Point Coffee and Restaurant) dipanggil klarifikasi izin.

Status Terkini: Petani dan pemilik warung memprotes penyegelan dengan memasang seng dan plastik hitam menutupi hamparan sawah (awal Desember 2025), sempat berdampak pada pembatalan kunjungan wisata. Bupati Tabanan menyatakan warga berhak menikmati manfaat pariwisata. Namun, tetap harus menaati aturan LP2B/LSD. Pemkab Tabanan tengah menyiapkan regulasi penataan gubuk agar dapat dikelola petani secara legal (kuliner/edukasi subak) tanpa mengubah fungsi lahan. Hingga akhir 2025, penertiban masih berjalan, tetapi solusi jangka panjang masih disusun.

Kronologis: Konflik dipicu penutupan jalan usaha tani yang menjadi akses petani oleh salah seorang warga. Kasus dibawa ke Majelis Desa Adat (MDA) Tegalalang untuk mediasi dan penerapan sanksi adat.

Status Terkini: -

Kronologis: Kompleks akomodasi wisata 'Parq Ubud' (dijuluki 'Kampung Rusia') dibangun berupa vila, spa, dan peternakan hewan di atas 34 SHM warga yang sebagian masuk zona LP2B/LSD, zona perkebunan, dan zona pariwisata, tanpa izin usaha yang sah.

Status Terkini: Satpol PP Gianyar menyegel lokasi (November 2024, dan penutupan permanen 20 Januari 2025). Polda Bali menetapkan Direktur PT Parq Ubud Partners, WN Jerman Andrej Frey, sebagai tersangka pidana alih fungsi lahan pertanian dilindungi (24 Januari 2025) berdasarkan UU No. 22/2019 dan UU No. 41/2009. Kasus telah masuk proses hukum pidana; usaha dinyatakan ditutup permanen.

Kronologis: GWK membangun tembok pembatas beton yang menutup jalur akses umum (Jalan Magadha, jalan lingkar, akses ke Pura Pengulapan & SDN 8 Ungasan) yang sebelumnya menjadi jalan umum warga selama puluhan tahun, membuat ratusan warga di Banjar Giri Dharma terisolasi selama sekitar satu tahun (2024–2025).

Status Terkini: Setelah menjadi viral dan mendapat rekomendasi DPRD Bali serta instruksi Gubernur Wayan Koster, manajemen GWK mulai membongkar sebagian tembok pada 1–2 Oktober 2025 (sekitar 50 meter awal, dilanjutkan bertahap dengan alat berat). Warga masih mendesak agar seluruh tembok di sepanjang Jalan Magadha dan jalur lingkar dibongkar total, karena sejumlah akses (termasuk ke pura dan sekolah) sudah lama berstatus fasilitas umum.

Kronologis: DPRD Bali (sidak Juni 2025) menemukan puluhan bangunan akomodasi wisata (hotel, vila, restoran) berdiri tanpa izin di atas tanah negara dan kawasan sempadan tebing/pantai, melanggar UU Penataan Ruang, UU Lingkungan Hidup, dan UU Cipta Kerja. Sebagian pelaku usaha diduga bekerja sama dengan WNA meski penguasaan usaha diklaim tetap warga lokal.

Status Terkini: Pembongkaran 48 bangunan dilaksanakan Satpol PP Badung pada 21 Juli 2025, disaksikan Gubernur Koster dan Bupati Badung, meski warga sempat menggugat ke PTUN Denpasar dan meminta penundaan eksekusi. Sekitar 1.000 orang terdampak kehilangan mata pencaharian (170 di antaranya dari satu hotel, Morabito Art Cliff). Warga meminta jangka waktu transisi 5–10 tahun, tetapi ditolak. Per November 2025 (4 bulan pascapembongkaran), Pemprov Bali tengah menyiapkan rencana penataan ulang kawasan tersebut.

Kronologis: Pada 1994, lahan garapan adat dilepas melalui surat 'tidak keberatan' yang diteken sejumlah pejabat kelurahan/tokoh adat tanpa melibatkan penggarap, lalu beralih dari PT Bali Paradise Resort ke PT Citratama Selaras (CTS) dan akhirnya ke PT Jimbaran Hijau (2009). Sejak itu akses masyarakat adat ke lahan pertanian dan pura (termasuk Pura Belong Batu Nunggul) dibatasi. Puncaknya Juni 2025, PT JH melarang 46 KK pengempon pura membawa material perbaikan pura yang telah mendapat hibah Rp500 juta dari Pemprov Bali.

Status Terkini: Mediasi di Kantor Lurah Jimbaran (November 2025) menemui jalan buntu (deadlock); PT JH menyatakan tidak melarang ibadah, tetapi menolak pembangunan fisik baru di lahan HGB aktif. Pansus TRAP DPRD Bali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Januari 2026) mendalami legalitas peralihan HGB dan status sungai/pura di dalam SHGB, serta perbedaan data luas lahan (186 ha versi perusahaan vs 280 ha versi warga) — disepakati pengukuran ulang gratis oleh BPN. Sebagian besar SHGB PT JH berakhir tahun 2024; warga mendesak Kementerian ATR/BPN menolak perpanjangan karena lahan dinilai telantar.

Kronologis: PT BTID mengelola KEK Kura-Kura Bali di atas tanah negara yang selama ini dimanfaatkan nelayan. Sejak 2023 warga memprotes pembatasan akses laut (portal, pencatatan KTP nelayan) dan reklamasi yang menyusutkan ruang tangkap. Februari 2025, PT BTID memasang pelampung pembatas di area teluk seluas 46,83 hektare yang dinilai Walhi Bali sebagai privatisasi perairan.

Status Terkini: Pelampung pembatas dilepas awal Maret 2025 setelah dikecam nelayan dan Walhi Bali, difasilitasi KKP, DKP Bali, dan Satpol PP. PT BTID membantah membatasi akses nelayan Desa Serangan (hanya membatasi nelayan luar desa). Mei 2026, warga kembali menuntut pembatalan rencana reklamasi lanjutan KEK Kura-Kura serta evaluasi HGB BTID yang disebut mencakup jalan-jalan permukiman warga; dari 11 poin kesepakatan warga-BTID sejak 1998, baru sebagian kecil direalisasikan. Pansus TRAP DPRD Bali turut menyidak dua titik kawasan PT BTID (awal 2026) dan menemukan dugaan pelanggaran.

Kronologis: Pansus TRAP DPRD Bali menemukan 106 SHM perorangan/badan hukum terbit di kawasan hutan lindung mangrove Tahura Ngurah Rai (terungkap Agustus–September 2025), termasuk aktivitas industri dan perdagangan di dalamnya; salah satu pengusaha diduga menguasai lebih dari 60 hektare.

Status Terkini: Hasil survei lapangan gabungan BPN-Kehutanan (selesai Januari 2026): dari 106 bidang, 5 bidang di Badung dinyatakan clear (di luar kawasan hutan), sedangkan 101 bidang terkonfirmasi masuk kawasan Tahura (24 masuk seluruhnya + 11 sebagian di Denpasar; 23 masuk seluruhnya + 43 sebagian di Badung). BPN memproses pembatalan sertifikat yang masuk seluruhnya dan perbaikan batas untuk yang masuk sebagian. Kejati Bali menaikkan kasus ke tahap penyidikan sejak Oktober 2025. Namun, per Februari 2026 belum ada tersangka karena kompleksitas pembuktian di tiap bidang tanah.

Kronologis: Sejak Juli 2023, investor asal Tiongkok bekerja sama dengan Banjar Adat Karang Dawa membangun lift kaca raksasa (182 meter dari dasar jurang) menembus tebing Pantai Kelingking, melanggar batas ketinggian bangunan maksimal 15 meter dan jarak sempadan pantai minimal 100 meter yang diatur RTRW Bali.

Status Terkini: Pansus TRAP DPRD Bali menghentikan sementara proyek (akhir Oktober 2025) dan Gubernur Wayan Koster resmi memerintahkan penghentian total serta pembongkaran (23 November 2025) atas 5 kategori pelanggaran (tata ruang, lingkungan hidup/PP No.5/2021, perizinan bangunan, tata ruang laut/UU No.27/2007, dan standar kepariwisataan budaya Bali/Perda No.5/2020). Investor diberi waktu 6 bulan membongkar dan 3 bulan memulihkan lahan; jika tidak dipatuhi pemerintah akan melelang proyek pembongkaran. Per Februari 2026, surat teguran kedua dilayangkan Satpol PP Bali karena aktivitas pembongkaran mandiri belum berjalan (dilaporkan nihil aktivitas hingga Januari 2026).

Kronologis: Tahun 1986, Perbekel Sekartaji saat itu menyerahkan lahan seluas ±250 hektare kepada Dinas Kehutanan untuk dijadikan hutan lindung secara sepihak, tanpa persetujuan/musyawarah krama desa adat. Warga menagih janji pengembalian lahan pelaba pura tersebut, dan 118 KK menuntut pengembalian penuh.

Status Terkini: Warga menggelar unjuk rasa (awal Juli 2026) menuntut pengembalian lahan pelaba pura. Bendesa Adat Sekartaji sempat menghadap Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI pada 3 Juni 2026. Mantan Perbekel telah mengakui kesalahan penyerahan sepihak tersebut sebagai bukti pendukung tuntutan warga. Dinas Kehutanan Pemprov Bali bersama Danramil Nusa Penida menggelar pertemuan koordinasi dengan Bendesa Adat Sekartaji (Juli 2026) untuk mencari solusi.

Kronologis: Sengketa pemanfaatan tanah negara di pinggir pantai berujung penerapan sanksi adat kanorayang dan kasepekang (pengucilan) terhadap sejumlah kepala keluarga yang menolak rencana penataan dan penyertifikatan lahan pantai oleh pihak banjar adat untuk kepentingan desa.

Status Terkini: -

Kronologis: Pemkab Gianyar menerbitkan Penetapan Lokasi (Penlok) No. 747/E-18/HK/2024 (17 September 2024, berdasar Perbup No. 41/2024 yang mengubah zona hijau/irigasi—diatur Perbup No. 2 & 7/2023—menjadi Sarana Pelayanan Umum) untuk pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) seluas 19,187 ha di lahan LSD. Warga menolak nilai ganti rugi dari Tim Appraisal yang dinilai final sepihak; pemerintah lalu menempuh mekanisme konsinyasi (penitipan uang ganti kerugian) ke PN Gianyar.

Status Terkini: Enam petani mengirim surat keberatan ke Bupati Gianyar dan Kanwil BPN Bali (5 Maret 2026). Tiga forum musyawarah (Des 2025–Feb 2026) tak mencapai kesepakatan. PN Gianyar mencatat 18 permohonan konsinyasi dari Pemkab Gianyar (per Juli 2026). Lima petani bersama YLBHI-LBH Bali mendatangi PN Gianyar (24 Juli 2026) menolak konsinyasi dan meminta Gubernur Bali mencabut Penlok, mengaitkan alih fungsi lahan dengan banjir 26 Mei 2026. Warga juga menggelar ritual persembahyangan di Pelinggih Bhatari Sri di tengah sawah (26 Agustus 2026) sebagai bentuk protes spiritual.

Kronologis: Warga desa adat mempermasalahkan rencana pembangunan akomodasi pariwisata di area suci Goa Lawah, salah satu pura terpenting di Bali (kawasan tebing suci Bukit Tengah).

Status Terkini: -

Kronologis: Quenzo Alam Resort membangun hotel (15 kamar), 11 unit vila, dan restoran di atas lahan sewa 30 tahun seluas 70 are. Proyek sudah mengantongi NIB dan sedang proses PBG-SLF serta izin air bawah tanah (ABT). Namun, bangunan hanya berjarak 3 meter dari bibir sungai (seharusnya minimal 5 meter sesuai aturan sempadan sungai).

Status Terkini: Pansus TRAP DPRD Bali bersama Satpol PP Provinsi Bali menyidak dan menghentikan sementara aktivitas pembangunan (1 Oktober 2025) bersamaan dengan penyegelan Amankila Residence di Manggis, karena pelanggaran sempadan sungai. Pemkab Karangasem meminta pengelola berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk penyelesaian.

Kronologis: Desa Adat Telun Wayah berupaya mensertifikasi tanah ayahan desa (AYDS) seluas 120 hektare sebagai laba Pura Puseh berdasarkan SK Bupati Karangasem No. 66 Tahun 1987. Sebanyak 60 hektare telah berhasil disertifikasi, tetapi sisa 60 hektare menghadapi penolakan sebagian krama pengarap, memicu proses hukum di PN Amlapura dan mediasi di DPRD Bali.

Status Terkini: -

Kronologis: Tahun 2014, KLHK menetapkan 2.075 ha kawasan sekitar Danau Batur sebagai TWA Gunung Batur-Bukit Payang. Tahun 2022, KLHK menerbitkan Perizinan Berusaha Sarana Wisata Alam (PB-SWA) kepada PT Tanaya Pesona Batur (TPB) atas 85,66 ha untuk membangun leisure park (Tan Estate: glamping, dermaga Royal Songan Cruise, amfiteater, pemandian air panas), mengancam ratusan keluarga petani yang telah menggarap sejak 1920-an. Sekitar 60 petani menolak; alat berat PT TPB sempat merangsek masuk lahan pertanian warga, dan salah seorang petani perempuan dipidana atas tuduhan pengancaman.

Status Terkini: Koalisi Advokasi Petani Batur (didampingi LBH Bali) menggugat PT TPB dan Ditjen KSDAE Kementerian Kehutanan ke PTUN Jakarta atas pengecualian wajib AMDAL proyek leisure park, dengan alasan risiko pencemaran Danau Batur (sumber 11 sungai besar Bali). Sidang lanjutan berlangsung Januari 2026, saksi ahli kehutanan bersaksi 10 Desember 2025 menegaskan hak masyarakat hutan diakui dalam UU No. 41/1999, tetapi pemerintah belum membuka ruang penyelesaian konflik.

Kronologis: Kunjungan kerja Komisi I DPRD Bali bermula dari permohonan pihak desa memanfaatkan aset Pemprov Bali sebagai lokasi Koperasi Desa Merah Putih. Namun, di lokasi yang sama terdapat sengketa penguasaan lahan antarwarga yang telah diputus hingga kasasi, tetapi belum dieksekusi. Warga menolak kedatangan rombongan dewan karena dinilai tidak membawa surat resmi terkait objek lahan tersebut.

Status Terkini: -

Kronologis: Sejak 2023, Kelian Desa Adat Bugbug menyewakan tanah adat (2 ha ke investor WN Ceko untuk vila, ditambah 1 ha lagi Oktober 2024) tanpa sepengetahuan/persetujuan warga, melanggar awig-awig (peraturan adat) yang melarang jual-sewa tanah desa. Warga menggelar paruman massal berulang kali, mengajukan gugatan perdata (PN Amlapura, No.255/Pdt.G/2023) dan pidana ke Polda Bali terkait dugaan penyerobotan lahan (Detiga Neano Resort).

Status Terkini: Konflik berlanjut hingga bentrokan pada paruman penetapan Kelian Desa Adat periode 2025–2030 (21 September 2025); 4 warga (kelompok Gema Santhi) dipolisikan atas tuduhan perusakan dan provokasi. Ketegangan sosial dalam desa adat berlanjut hingga prosesi keagamaan. Proses hukum perdata di PN Amlapura dan pelaporan pidana masih berjalan paralel.

Kronologis: Amankila Residence mengembangkan proyek real estate seluas 4 hektare (tahap penataan lahan/cut and fill) di zona pariwisata. Namun, izin pembangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF) belum lengkap.

Status Terkini: Pansus TRAP DPRD Bali bersama Satpol PP Provinsi Bali menyegel/menghentikan sementara aktivitas pembangunan (1 Oktober 2025) karena izin belum lengkap meski lahan sudah masuk zona pariwisata sesuai RTRW. Bupati Karangasem meminta pengelola segera melengkapi izin PBG-LSF yang sedang diproses.